Senin, 27 Januari 2020

Pemprov DKI Jakarta Tak Akan Beri Izin DWP 2020, Kenapa?

DWP 2020 terancam batal digelar?

Linda Rahmadanti
cloud_download Baca offline
Konfrensi pers Djakarta Warehouse House Project (DWP) 2019. [Sumarni/Matamata.com]
Konfrensi pers Djakarta Warehouse House Project (DWP) 2019. [Sumarni/Matamata.com]

Matamata.com - Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak akan memberikan izin acara  festival musik Electronic Dance Music (EDM), Djakarta Warehouse Project atau DWP di tahun 2020.

Pelaksana (Plt) Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan keputusan itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov dalam pertemuan dengan penyelenggara DWP. Meski nantinya pihak penyelenggara, Ismaya Live mengajukan permohonan, hal itu akan ditentang.

“Bila penyelenggara (Ismaya Live) nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan (2020), maka tidak akan kami berikan,” tegas Sri seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa (31/12/2019).


Keputusan tersebut didasari sejumlah laporan, masukan, serta temuan dari masyarakat terkait pelanggaran nilai dan norma di DWP 2019 kemarin. Padahal, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah meminta klarifikasi dari penyelenggara Djakarta Warehouse Project (DWP) untuk mengevaluasi acara mereka.

“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik,” ucapnya.

Penampilan DJ Jack U di ajang DWP 2015. [Suara.com/Ismail]
Penampilan DJ Jack U di ajang DWP 2015. [Suara.com/Ismail]

Sri menambahkan, dalam pertemuan untuk permintaan klarifikasi, penyelenggara mengakui keterbatasan mereka untuk mengendalikan sikap pengunjung acara DWP. Sebabnya, Pemprov DKI Jakarta terpaksa mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019," pungkas Sri Haryati.

Load more